1.    PERBEDAAN KEPENTINGAN

Perbedaan kepentingan itu antara lain berupa:
a. Kepentingan individu untuk memperoleh kasih sayang.
b. Kepentingan individu untuk memperoleh harga diri.
c. Kepentingan individu untuk memperoleh penghargaan yang sama.
d. Kepentingan individu untuk memperoleh prestasi dan posisi.
e. Kepentingan individu untuk dibutuhkan orang lain.
f. Kepentingan individu untuk memperoleh kedudukan di dalam        kelompoknya.
g. Kepentingan individu untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan diri.
h. Kepentingan individu untuk memperoleh kemerdekaan diri.

Perbedaan ini tidak secara langsung menyebabkan terjadinya konflik tetapi mengenal beberapa fase yaitu:
a. Fase dis-organisasi yang terjadi karena kesalah pahaman (akibat pertentangan antara  harapan dengan standar normatif).
b. Fase dis-integrasi (konflik) yaitu pernyataan tidak setuju dalam berbagai bentuk seperti timbulnya massa, protes, aksi mogok dsb.
Walter W. Martin dkk  mengemukakan tahapan dis-integrasi sbb:
a. Ketidak sepahaman anggota kelompok tentang tujuan sosial yang hendak dicapai.
b. Norma sosial yang tidak dihayati dalam kelompok bertentangan satu sama lain.
c. Tindakan anggota masyarakat sudah bertentangan dengan norma kelompok.<!–moreRead more…–>, DISKRIMINASI, DAN ETHNOSENTRISME

a. Prasangka dan Diskriminasi
Adalah dua hal yang ada relevansinya. Kedua tindakan tersebut dapat merugikan pertumbuh-kembangan dan bahkan integrasi masyarakat. Prasangka memiliki dasar pribadi, dimana setiap orang memiliki.
“perbedaan pokok antara prasangka dan diskriminatif adalah bahwa prasangka menunjukkan pada aspek sikap, sedangkan diskriminatif pada tindakan”.

b.  Perbedaan Prasangka dan Diskriminasi
Antara prasangka dan diskriminasi dapat dibedakan dengan jelas, prasangka bersumber dari suatu sikap, sedangkan diskriminasi menunjuk kepada tindakan.

c. Sebab-sebab timbulnya Prasangka dan Diskriminasi

1. Latar belakang sejarah.
Contohnya: orang kulit putih selalu berprasangka negative terhadap orang berkulit hitam atau negro.

2. Dilatar belakangi oleh perkembangan sosio-kultural dan situsional.
Contohnya: terjadi PHK oleh pimpinan perusahaan terhadap karyawannya.

3. Bersumber dari faktor kepribadian.
Para ahli beranggapan bahwa prasangka lebih dominan disebabkan oleh tipe kepribadian orang-orang tertentu.

4. Perbedaan keyakinan, keperacayaan dan agama.
Contohya: berdirinya fakta-fakta pertahanan seperti NATO, SEATO yang merupakan contoh dari adanya prasangka dan politik global dari Negara adi kuasa.

d. Usaha mengurangi/menghilangkan Prasangka dan Diskriminasi
1. Perbaikan kondisi sosial ekonomi.
Melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang didukung oleh lembaga ekonomi seperti KUD, BUUD dan melalui program kredit seperti KCK (Kredit Candak Culak), KMKP (Kredit Kerja Modal Permanen) dsb.

2. Perluasan kesempatan belajar.
Perluasan kesempatan belajar bagi WNI yang dapat mengurangi prasangka bahwa program pendidikan tinggi hanya dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah atas.

3. Sikap terbuka dan sikap lapang.
Dengan sikap terbuka dan lapang diharapkan akan berlanjut dengan sikap saling menghargai, menghormati, dan menjauhi dari sikap prasangka.

e. Ethnosentrisme
Yaitu anggapan suatu bangsa/ras yang cenderung menganggap kebudayaan mereka sebagai suatu yang prima, riil, logis, sesuai dengan kodrat alam dan beranggapan bahwa bangsa/ras lain kurang baik dimata mereka. Akibatnya adalah penampilan ethnosentrik yang dapat menjadi penyebab utama dalam kesalahan dalam berkomunikasi.

3. PERTENTANGAN-PERTENTANGAN SOSIAL/KETEGANGAN DALAM MASYARAKAT
Konflik mengandung pengertian tingkah laku yang lebih luas daripada yang bisa dibayangkan orang dengan mengartikannya sebagai pertentangan yang kasar atau perang.
Tiga elemen dasar yang merupakan ciri dari situasi konflik, yaitu:
a. Terdapat dua atau lebih unit-unit atau bagian yang terlibat dalam konflik.
b. Unit-unit tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dalam kebutuhan, tujuan, masalah, sikap, maupun gagasan.
c.  Terdapat interaksi diantara bagian-bagian yang mempunyai perbedaan tersebut.
Adapun cara pemecahan konflik tersebut adalah sbb:
a.  Elimination.
b.  Subjugation atau Domination.
c.  Majority rule.
d.  Minority consent.
e.    Compromise.
f.     Integration.

4. GOLONGAN-GOLONGAN YANG BERBEDA DAN INTEGRASI SOSIAL
a. Masyarakat Majemuk dan Nation Indonesia
Masyarakat Indonesia digolongkan sebagai masyarakat sebagai masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan social yang dipersatukan oleh kekuatan nasional yang berwujud Negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya dikemukakan aspek dari kemasyarakatan tersebut:
1.  Suku bangsa dan kebudayaan.
2.  Agama.
3.  Bahasa.
4.  Nasion Indonesia.
b. Integrasi
Masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia setelah merdeka adalah integrasi diantara masyarakat yang majemuk. Integrasi bukan peleburan. Tetapi keserasian persatuan.
Variable-variabel yang dapat menjadi penghambat dalam integrasi adalah:
1. Klaim/tuntutan penguasaan atas wilayah-wilayah yang dianggap sebagai miliknya.
2. Isu asli tidak asli, berkaitan dengan perbedaan kehidupan ekonomi antara warga Negara Indonesia asli dengan keturunan (Tionghoa, Arab).
3. Agama, sentiment agama dapat digerakkan untuk  mempertajam perbedaan kesukuan.
c. Integrasi Sosial
Dapat diartikan adanya kerja sama dari seluruh anggota masyarakat mulai dari individu, keluarga, lembaga masyarakat secara keseluruhan. Integrasi masyarakat akan terwujud apabila mampu mengendalikan prasangka yang ada dimasyarakat sehingga tidak terjadi konflik, dominasi, tidak banyak sistem yang saling melengkapi dan tumbuh integrasi tanpa paksaan.

d.  Integrasi Nasional
Beberapa permasalahan integrasi nasional:
1.    Perbedaan ideologi.
2.    Kondisi masyarakat yang majemuk.
3.    Masalah territorial daerah yang berjarak cukup jauh.
4.    Pertumbuhan partai politik.
Upaya yang dilakukan untuk memperkecil atau menghilangkan kesenjangan-kesenjangan itu antara lain:
1.    Mempertebal keyakinan seluruh warga Negara terhadap ideology nasional.
2.    Membuka isolasi antar berbagai kelompok etnis dan antar daerah pulau dengan membangun sarana komunikasi, informasi dan transportasi.
3.    Menggali kebudayaan daerah untuk menjadi kebudayaan nasional.